KLEPTOKRASI

“ Semua media massa memberitakan tentang kebobrokan elit penguasa, baik yang yudikatif, legislatif maupun eksekutif, mau jadi apa negara ini….?” keluh Paijo beberapa hari yang lalu di sebuah angkringan. Bak seorang orator, lebih lanjut dia memaparkan lebih detail tentang berbagai permasalahan yang menimpa bangsa ini.

Jujur kita akui, realitas negeri ini telah menunjukkan rapuhnya sendi-sendi kebangsaan seperti: suburnya korupsi disemua lini, program-program atas nama rakyat tapi ujung-ujungnya untuk kesejahteraan penjabat, keadilan hanya menjadi slogan dan hanya berlaku bagi rakyat miskin, kemelut politik yang tak pernah kunjung usai, terjualnya aset-aset kekayaan rakyat, hutan di ganti menjadi lahan kering hanya bermodal selembar kertas yang bernama HPH, tampilnya orang terlalu kaya di negeri yang miskin, lahirnya generasi tanpa kepedulian, serta hilangnya kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Kleptokrasi, mungkin istilah yang cocok untuk menggambarkan keadaan yang demikian. Istilah yang sederhana dan sering kita dengar .

Kleptokrasi, berasal dari bahasa Yunani: klepto+kratein yang berarti “diperintah oleh para maling” adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk administrasi publik yang menggunakan uang yang berasal dari publik untuk memperkaya diri sendiri.

Administrasi publik ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik kronisme, nepotisme dan makelarisme. Negara kleptokrasi adalah negara yang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ditandai oleh keserakahan, ketamakan, dan korupsi merajalela. Artinya, sebuah pemerintahan yang sarat dengan praktek korupsi dan penggunaan kekuasaan yang bertujuan mencari keuntungan secara tidak halal, sehingga sistem pemerintahan dan budaya masyarakat pun berada di bawah bayangan para kleptomaniak.

Dalam hal ini, korupsi bersama telah menjadi suatu model dan dalam suatu kasus korupsi, bukan saja dilakukan satu atau dua orang, melainkan melibatkan banyak orang. Bahkan dilakukan secara terorganisasi, sehingga kerap juga disebut korupsi berorganisasi. Dan korupsi berskala besar kerap diambil lewat keputusan-keputusan bersama yang kompromistis.

Sendi-sendi dasar tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah hancur dan rusak. Manusia telah kehilangan jati diri kemanusiaannya. Nilai-nilai imanen-spiritual-transendental Ketauhidan Yang Maha Esa berganti menjadi nilai-nilai material-hedonik-rasional yang bernisbat pada penghambaan kemegahan dan kegemilangan duniawi. Tidak hanya sistem dan struktur pemerintahan dan ketatanegaraan yang korup, bahkan manusia Indonesia telah hancur dan rusak akibat terkorupsi kemanusiaannya.

Entahlah…………………

Eko Sms
Pimpinan Redakai Deteksi Lampung
Sekretaris DPC AWPI Kabupaten Mesuji

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*