Lindungi Pekerja Konstruksi, Pemkab Mesuji Keluarkan Surat Edaran

Guna memberikan perlindungan tenaga kerja sektor konstruksi, Pemerintah Kabupaten Mesuji keluarkan Surat Edaran (SE) nomor: 566/233/IV.16/MSJ/2018 ter tanggal 23 Januari 2018.

Adapun SE tersebut menjelaskan tentang kewajiban Rekanan/perusahaan/pemberi kerja bidang konstruksi mengikutsertakan karyawan dan pekerjanya melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanah dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mesuji, Ripriyanto melalui press releasenya menjelaskan bahwa SE tersebut telah disampaikan kepada seluruh pihak terkait dan pelaksanaannya mengikat terhadap pelaku pelaksana pekerjaan konstruksi termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan.

“SE ini telah selesai disampaikan kepada OPD yang melaksanakan pekerjaan konstruksi, PPK yang menangani Pekerjaan Konstruksi, Pokja ULP, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Para Pelaku Usaha Bidang Konstruksi, Gapeksi Kabupaten Mesuji dan seluruh stakeholder. SE ini berlaku untuk Rekanan termasuk Konsultan Perencanaan dan Pengawasan”, tutur Ripriyanto.

Seperti diketahui, berdasarkan Permenaker No 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Konstruksi nilai Iuran / Premi bagi Pekerja Usaha Jasa Konstruksi sebesar 0,24 Persen untuk JKK dan 0,3 Persen untuk JKM. Sedangkan untuk Iuran bagi pekerja Harian, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disesuaikan dengan Nilai Proyek setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun Pertanggungan mencakup santunan kematian, Beasiswa bagi pekerja yang meninggal dunia sedangkan untuk Kecelakaan Kerja meliputi Biaya Rumah Sakit, Transportasi dan Santunan Cacat.

Untuk menjamin terbayarnya Iuran/Premi JKK dan JKM dari Rekanan dan Konsultan, Pemkab Mesuji telah mensyaratkan pembayaran Iuran/Premi sebelum ditandatanganinya Kontrak Pekerjaan.

“Berdasar SE tersebut Pemkab Mesuji telah mensyaratkan pembayaran iuran atau premi sebelum ditandatanganinya kontrak pekerjaan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga tenaga kerja sektor konstruksi dapat bekerja dengan tenang dan produktivitas dan apa yang ditargetkan dapat tercapai” tambah Ripriyanto.

(ESS)

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*