Reformasi Birokrasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Prioritas Komisi I DPRD mesuji

MESUJI. Salah satu permasalahan di kabupaten Mesuji yang harus diselesaikan secepatnya dan menjadi prioritas komisi I DPRD mesuji adalah reformasi birokrasi, demikian disampaikan Parsuki, anggota DPRD kabupaten Mesuji di sela-sela kesibukannya kepada awak media Haluan Lampung.

“benar bahwa reformasi birokrasi yang meliputi clean goverment, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan optimalisasi kerja menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh komisi I DPRD kabupaten Mesuji yang notabene membidangi Pemerintahan dan Hukum”, ungkap Parsuki.

Pria yang juga menjabat sekretaris Fraksi Golkar kabupaten Mesuji ini secara khusus mengkritisi disiplin ASN, dimana masih banyak ASN yang di luar kantor pada saat jam kerja dengan alasan Dinas Luar (DL).
“banyaknya ASN di luar kantor pada saat jam kerja dengan alasan Dinas Luar harus segera di selesaikan. Masa iya dinas luar yang seharusnya selesai jam 12.00 WIB tapi langsung pulang dan nggak ke kantor lagi” tegas Parsuki.

Disamping reformasi birokrasi, tantangan yang tak kalah penting lagi dan harus diselesaikan secepatnya oleh komisi I DPRD kabupaten Mesuji adalah masalah sengketa tanah / agraria, demikian dipertegas Abdul Hamid anggota DPRD kabupaten Mesuji.
“Penyelesaian sengketa tanah / agraria menjadi tantangan terberat kami yang meliputi sengketa masyarakat dengan masyarakat, sengketa antara masyarakat dengan perusahaan, sengketa tapal batas antar desa dan masalah tapal batas kabupaten. Mengingat begitu kompleks permasalahannya, sedang kami pertimbangkan apakah cukup diselesaikan di tingkat komisi atau harus kami bentuk panitia khusus (pansus)”, ujar Abdul Hamid atau biasa di panggil Mamek ini.

Dari sekian permasalahan sengketa tanah tersebut Parsuki juga menambahkan bahwa yang perlu dipertegas dalam waktu dekat terkait masalah luasan Hak Guna Usaha (HGU) setiap perusahaan, sebab banyak masyarakat yang tanahnya masuk HGU dan mereka harus kehilangan hak nya.

“kami komisi I DPRD kabupaten Mesuji mendesak kepada eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Mesuji agar segera menyelesaikan luasan HGU di setiap perusahaan, alasannya sudah jelas banyak masyarakat yang tanahnya masuk HGU perusahaan sehingga terpaksa gigit jari karena kehilangan hak nya”, tegas Parsuki.

Sejauh ini memang di dapati banyaknya permasalahan terutama sengketa lahan di kabupaten berjuluk Bumi Ragab Begawe Caran tersebut, sehingga perlu kerja ekstra semua pihak yang terkait guna mencari solusi yang terbaik.
(ESS)

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*