Ini Dua Pertanyaan Penting Fraksi Partai Golkar Mesuji

Alkat Ardianto, Fraksi Partai Golkar

Apa tolak ukur Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga bantuan hukum yang diberikan benar-benar akan sampai pada masyarakat yang tergolong miskin?

Pertanyaan tersebut adalah satu dari dua pertanyaan penting Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Alkat Ardianto dalam Rapat Paripurna Tingkat Satu, Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum Bagi  Masyarakat Miskin  yang merupakan 1 (satu)  dari 7 (tujuh) Raperda yang Paripurnakan. Rapat di buka oleh Ketua DPRD Mesuji Elfianah dan  dihardiri semua Fraksi DPRD Mesuji, Plt. Sekretaris Daerah Edyson Basid Habibi, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (09/03).

“Dengan cara apa Pemda mendeteksi bahwa,  si penerima benar-benar masyarakat miskin?” tanya Alkat.

Yang kedua, Kewajiban serta dan saksi apa yang akan dijatuhkan pada masyarakat atau penyelenggara pemerintah yang memanipulasi data bantuan hukum sebagai  penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

Diberitakan sebelumnya, ada 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dibacakan pada  paripurna sebelumnya. Ketujuh Raperda tersebut: Raperda tentang Izin Reklame, Raperda tentang Izin Trayek, Reperda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Raperda tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Perdes), Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mesuji pada PT. Bank Lampung dan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Rapat dilanjutakan Selasa (10/03).

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*