Tentang Hasil Audit BPK  dan Sekdis Pendidikan, Ini Jawaban Bupati Saply

MESUJI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji melaksanakan Sidang  Paripurna Jawaban Bupati Mesuji atas padangan fraksi-fraksi terkait Pembahasan Rapeda Laporan Pertangungjawaban Pengunaan Anggaran Belanja Daerah(LP2 APBD) Tahun Anggaran 2019 (16/07).

Dalam sidang tersebut,  Bupati Saply TH menjawaab semua tanggapan fraksi terutama mengenai hasil audit  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menempatkan Mesuji dalam predikat Wajar Dalam Penegcualian (WDP).

“Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji akan menjadikan Rekomendasi BPK tersebut sebagai acuan  atas tata kelola keuangan daerah pada tahun mendatang,” ujar Saply.

Terkait beberapa temuan yang direkomendasikan, Saply mengaku akan segera melakukan pembenahan dalam waktu 60 hari.

“Dalam masa itu, Pemda akan melakukan penagihan kepada pihak rekanan terkait kelebihan pembayaran dan lainnya,” tegasnya.

Menanggapi pengisian jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan yang dipertanyakan Fraksi Partai Nasdem sebagai hal yang kurang tepat, Saply mengatakan pengisian tersebut hanya bersifat sementara.

“Hal ini kita lakukan  sambil menunggu pejabat definitif,” terang Saply TH.

Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Hj. Elfianah dan ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Pasca dilakulah Isoma, DPRD kembali melaksanakan sidang paripurna kedua terkait  penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pembahasan Raperda inisiatif DPRD Mesuji tentang Tatatertib Pemilihan wakil Bupati Mesuji Sisa Jabatan 2017-2022.

Sidang tetap dipimpin Ketua DPRD Mesuji  dengan menghadirkan Staf Ahli Bupati Mesuji, Drs, Hamdani.

“Terkait Tatib Pengisian Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan,  agendanya hanya pendatanganan nota kesepahaman,” terang ketua DPRD Mesuji.

Pembahasan selanjutnya akan di jadwalkan kembali dalam agenda yang akan disusun terlebih dahulu.

Laporan/Editor: Fajar

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*