Sempat Diskors, KUPA-PPASP 2020 Akhirnya Ketok Palu

MESUJI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Mesuji akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) Tahun Anggaran 2020.

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Mesuji Saply TH dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah pasca Rapat Paripurna pada Jumat (04/09).

Bupati Mesuji, Saply, TH mengatakan, kesepakatan ini tercapai sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, serta tata tertib DPRD Kabupaten Mesuji.

Saply berharap formulasi KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2020 yang telah disetujui ini dapat menggerakkan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi nasional yang kurang baik pasca pandemi Covid-19.

“Kebijakan yang telah disepakati ini, yaitu pendapatan daerah sebesar Rp 808.817.286.502,- turun sebesar Rp.104.098.520.020. Belanja tidak langsung sebesar Rp.464.008.483.911 atau naik sebesar Rp. 7.745.472.359 dan belanja langsung Rp. 450.721.899.400 atau turun sebesar Rp. 28.424.358.571,” ujar Saply.

Sidang Paripurna pengesahan APBD Perubahan ini sempat diskors selama 2 kali 30 menit karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Sekretaris DPRD Mesuji, Drs. Ismail Tajudin, SE, MM, menymampaikan jumlah Aleg yang hadir sebanyak 21 orang dari 35 anggota.

Pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Mesuji, Hj. Elfianah kemudian menyatakan bahwa, sesuai aturan, jumlah kehadiran tersebut belum memenuhi standar minimal.

“Maka dengan ini, sidang dinyatakan diskors selama 2 kali 30 menit,” ujar Elfianah.

Laporan: Fajar

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*