Ketua Bravo5 Mesuji Ingatkan Dinsos Terkait JPS

H. Debri Saputra, S.E, Ketua Bravo 5 Kabupaten Mesuji

MESUJI. Nama Organisasi Masyarakat Mesuji Bersatu (MMB) begitu familiar dikalangan aktivis Mesuji beberapa bulan terakhir. Hal ini terkait pergerakan Ormas pimpinan Jumani itu dalam menginisiasi Alya, bayi penderita Hidrosefalus yang dioperasi di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro, dan juga Rafa, bocah usia 6 tahun yang mengalami kecelakaan luka bakar separuh tubuh.

Tak tanggung-tanggung,  dengan melibatkan berbagai kompnen yang peduli, Jumani pembuka gerakan donasi secara terang-terangan di jalan raya meski khusus bagi Rafa, Bupati Mesuji akhirnya mengambil alih semua pembiayaan bahkan pasca pengobatan.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bravo5 Kabupaten Mesuji, H. Debri Saputra, S.E,  berharap, ke depan Dinas Sosial (Dinsos)  Kabupaten Mesuji dapat mengalokasikan  dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menjaga kemungkinan  terhadap  terulangnya peristiwa yang sama.

“JPS adalah bentuk kehadiran  isntitusi negara ketika insiden luar biasa menimpa masyarakat yang secara ekonomi masih  lemah atau  sangat lemah,” kata Debri. “Oleh  karena itu, Dinsos haru benar-benar memprioitaskannya.”

Ditambahkan  Debri, ke depan, Dinsos dapat memfokuskan hal ini agar kejadian-kajadian memilukan seperti beberapa waktu lalu tak lagi menimpa masyarakat Mesuji.

“Jangan ada kesan pembiaran,” tegas pria yang juga aktif sebagai Bandahara Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Lampung. “Itu akan melukai perasaan Sudara-saudara kita yang secara ekonomi memang sedang lemah. Negara harus hadir.”

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, Gunarso,  mengaku alokasi JPS Tahun Anggaran 2020 sebenarnya sudah disiapkan. Hanya saja,  akibat refocusing anggaran terkait penanggulangan Covid-19 yang harus dilaksanakan dan mendesak,  menyebabkan alokasi itu tercoret  di Tim Aggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Saya bahkan sudah menyiapkan Peraturan Kepala Dinas Sosial sebagai instrumen pelaksanaan JPS dimaksud,” ujar Gunarro.

Karena itu, Gunasro berjanji akan tetap menganggarkannya pada tahun 2021.

“Kita tetap akan alokasikan. Sebab selain kewajiban, ini adalah amanat Undang-undang terkait  keberpihakan institusi negara pada rakyat miskin,” pangkas Gunarso.

Laporan/Editor: Fajar.

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*