Belasan Ribu Kartu BPJS di Mesuji Tak Bisa Digunakan

MESUJI. Terhentinya pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap belasan ribu warga miskin yang masuk dalam skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji menjadi keluhan banyak  pihak. Hal ini terkait penolakan kliam pelayanan BPJS dengan alasan pemilik kartu sudah tidak lagi  tercatat.

“Kita sampai dibuat  kelimpungan sebab biaya yang dibutuhkan kadang mencapai puluhan juta dan itu menimpa warga lanjut usia dan  tidak mampu,” ujar salah seorang Kepala Desa di  Simpangpematang, Senin (14/09).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, Gunarso, S.H,  mengaku bingung dengan kondisi ini. Sebab, menurutnya,  setiap bulan Pemkab selalu menggelontorkan dana iuran mencapai Miliaran rupiah.

“Perbulan Rp. I,5 Miliar dan itu terus kita lakukan sampai detik ini,” ujar Gunarso.

Namun meski demikian,  Gunarso tak menampik kalau pernah mendengar informasi tentang  penonaktifan tersebut.

“Karena itu, dalam rapat koordinasi dengan BPJS  beberapa waktu lalu, saya sempat meminta data warga Kabupaten Mesuji yang diinformasikan sudah dinonaktifkan itu; by name by address,” tambah Gunarso. “Tapi sayangnya, sampai sekarang, BPJS sama sekali tak memberikan.”

Dikonfirmasi terkait  hal ini, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mesuji, Budi, mengatakan penonaktifan (shutdown) total memang pernah  terjadi pada Tahun 2018.

“Dan itu atas permintaan Pemkab Mesuji dengan jumlah pemegang kartu mencapai 36 ribu peserta. Saya tak tahu pasti alasannnya. Yang jelas, kita memegang surat permintaan shutdown,” terang Budi seraya menambahkan kalau pada Tahun 2019, Pemkab Mesuji sebenarnya sudah pernah  melakukan pembaharuan data sehingga 24 ribu peserta kembali diaktifkan.

“Tinggal tersisa 12 ribuan lagi,” tambah Budi.

Mengenai kewajiban pemberitahuan, masih menurut Budi, itu sama sekali bukan tanggungjawab BPJS Kesehatan.

“Kita hanya menerima data dan  membuatkan kartu. Yang kompenten untuk menyampaikan pada warga adalah Pemkab,” jelasnya.

Namun terkait data belasan  ribu nama peserta yang dinyatakan non aktif tersebut, Budi mengaku akan segera mengusahakannya.

“Kami  harus meminta dengan bersurat ke pusat. Datanya tak bisa di unduh (download) sebab bukan peserta lagi.” tutup Budi.

Laporan: Fajar, rilis/Editor: Fajar.

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*