Terkait Konflik Agraria, Mat Nur Wacanakan Pansus

Mat Nur AS

MESUJI. Kekerasan akibat konflik agraria antara Desa Sidang Waypuji dan Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawajitu Utara harus diselesaikan sampai ke akar masalah. Hal ini penting untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Demikian disampaikan anggota Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, Mat Nur AS, pada Rabu (30/12/20).

Menurut Mat Nur, dalam kaitan ini, dia akan segera berkomunikasi dengan pimpinan DPRD untuk mendorong pembetukan Panita Khusus (Pansus) dan mencari solusi penyelesaian terbaik.

“Saya kira Pansus bisa menjadi jalan mediasi untuk penyelesaian konflik agraria yang ada di Kabupaten Mesuji, termasuk di Rawajitu Utara,” kata politisi PAN ini.

Sebab, masih menurut dia, jika konflik  ini tidak diselesaikan secara tuntas, bukan tidak mungkin akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

Samijo, Camat Rawajitu Utara

Menanggapi wacana ini, Camat Rawajitu Utara, Samijo, mengaku menyambut baik. Dia berharap inisiasi pembentukan Pansus oleh DPRD Mesuji dapat membuahkan penyelesaian yang melindungi semua pihak.

“Karena dalam konteks konflik agraria, sebenarnya kasusnya bukan hanya terjadi di Rawajitu saja tapi juga di beberapa wilayah  lain di Mesuji,” kata Samijo..

Sementara itu Kepala Desa Sidang Muara Jaya, yang merupakan desa pemekaran Sungai Sidang, Benuang Alitopa, mengaku sepakat dengan wacana pembentukan Pansus tersebut sebagai upaya mencari jalan penyelesaian yang seadil-adilnya.

Benuang Alitopa

“Kami dan Desa Sungai Sidang tidak mengklaim tanah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah transmigrasi. Yang kita tuntut adalah lahan di luar itu. Lahan milik Desa Sungai Sidang,” ujar Benuang.

Ditambahkan Benuang, klaim atas lahan itu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 100 dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 500 yang diterbitkan pada Tahun 1993.

“Dan kita memiliki dokumen dan arsip-arsip terkait batas wilayah tersebut. Tak ada perluasan wilayah setelah keputusan itu kecuali atas persetujuan Menteri Transmigrasi,” tandas Benuang.

Laporan: Fajar

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*