MESUJI. Reses Masa Sidang ke-2 Anggota Legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji pada Daerah Pemilihan (Dapil) Mesuji Timur (Mestim) diwarnai isu persoalan infrastruktur. Hal ini terungkap dalam pertemuan di Desa Dwi Karya Mustika (DKM) pada Selasa (23/02).
Abdul Rosid (72), tokoh masyarakat DKM menyapaikan keluhanan itu dengan mengatakan kondisi jalan pertanian yang mulai rusak namun belum tampak upaya perbaikan.
“Kalau hujan, jalan itu sangat sulit dilewati. Apalagi untuk bersepeda di malam hari. Slip, bisa masuk siring seorang-orangnya,” kata Abdul Rosid.
Tokoh masyarakat Desa DKM yang lain, Imron (54) mengeluhkan susahnya signal untuk pembelajaran daring (metode interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System-red).
“Benar-benar susah, Pak. Signal muter-muter saja kayak gasing. Kira-kira, apa tidak bisa difasilitasi pengadaan jaringan internet?” tanya Imron.
Atas dua pertanyaan tersebut, Aleg DPRD Mesuji asal PAN, Mardinata, menyampaikan bahwa, kondisi keuangan daerah memang belum bisa meng-cover perbaikan infrastruktur secara menyeluruh akibat refocusing anggaran pandemi Covid-19. Karena itu, dia menyebut Pemda lebih mendahulukan sarana fisik yang mendesak terutama akses jalan di Kecamatan Rawajitu Utara yang terbilang parah.
“Untuk jalan usaha tani, saya kira bisa dianggarkan melalui Dana Desa sebab jalan kabupaten juga masih banyak yang belum tertangani,” kata Mardinata.
Tentang kesulitan signal, politisi Partai Amanat Nasional Mesuji ini mengaku akan mengkoordinasikannya dengan OPD terkait; Dinas Kominfo.
“Tapi dari informasi yang saya terima, Pemkab Mesuji sudah bersurat ke General Manager PT. Telkomsel Regional Lampung terkait permohonan New Site (Tower) BTS untuk wilayah-wilayah susah signal seperti Desa DKM ini,” ucap Mardinata.
Penegasan Mardinata diamini Aleg DPRD Mesuji asal PKB, Dedi Saputra, yang meminta agar masyarakat tidak perlu merasa kuatir menyampaikan keluhan kepada wakil mereka di DPRD.
“Kami akan menampung semua masukan untuk bahan evaluasi dan disampaikan pada pihak terkait,” kata Dedi.
Begitu halnya dengan Aleg DPRD Mesuji asal Mesuji Timur yang lain, Hirmando.
“Salah satu tugas dewan adalah menampung aspirasi,” kata politis Hanura itu.
Kades DKM, Edi Santoso dalam kesempatan tersebut meminta agar para Aleg juga ikut memperjuangkan sarana pembangunan bagi masyarakat di desanya melalui apa yang dia sebut sebagai ‘hasil reses’.
“Program apa saja,” kata dia. “Sejauh itu akan membawa manfaat, tolong sampaikan ke desa kami.”
Dalam perjalanan reses kali ini, Mardinata juga menyempatkan mengunjungi Desa Tua Talang Batu, tepatnya di Dusun Tebing. Dia mebuka sesi dialog dengan beberapa tokoh masyarakat dan Kepala Dusun yang mengeluhkan ketidaksesuaian penerimaan Bantuan Perumahan Layak Huni (Baperlahu) tahun sebelumnya.
“Ada rumah yang memang benar-benar layak untuk dibantu akhirnya tereban (ambruk) karena menunggu terlalu lama,” kata Kepala Dusun Tebing, Baner.
Penegasan Baner diamani, Mang Tur, Tokoh Masyarakat setempat.
“Kalau bisa usulan kami ini jangan lagi hanya ditampung, Pak Dewan. Tapi dilaksanakan. Ringam kalu cuman ditampung-tampung bae,” ujar Mang Tur.
Mardinata mengatakan sudah mengetahui kondisi tersebut. Kerna itulah, menurut dia, Program Baperlahu tahun 2021 akhirnya ditolak DPRD Mesuji sebab Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi landasan penerima masih carut marut.
“DTKS adalah data induk yang harus benar-benar tepat agar penerima bantuan tidak salah sasaran,” ucap Mardinata.
Reses kali ini adalah rangkaian hari pertama dari agenda selama enam hari dan direncanakan akan menyisiri Desa Dwi Karya Mustika, Desa Margojadi, Desa Margomakmur, Desa Margomulyo, Desa Wonosari dan Desa Talangbatu di wilayah Kecamatan Mesuji Timur.
Laporan: FajarMesaz
Facebook Comments