Reses Mardinata: Dari Infrastruktur Hingga Rumah ‘Tereban’

MESUJI.  Reses  Masa Sidang ke-2 Anggota Legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Mesuji pada Daerah Pemilihan (Dapil) Mesuji Timur (Mestim) diwarnai isu persoalan infrastruktur. Hal ini  terungkap dalam  pertemuan di Desa Dwi Karya Mustika (DKM) pada Selasa (23/02).

Abdul Rosid (72), tokoh masyarakat DKM  menyapaikan keluhanan itu dengan mengatakan kondisi jalan pertanian  yang mulai rusak namun belum tampak upaya perbaikan.

“Kalau hujan,  jalan itu sangat sulit dilewati. Apalagi untuk  bersepeda  di  malam hari. Slip, bisa masuk siring seorang-orangnya,” kata Abdul Rosid.

Tokoh masyarakat Desa DKM yang lain, Imron (54) mengeluhkan  susahnya signal  untuk pembelajaran daring (metode interaktif  berbasis internet dan Learning Manajemen System-red).

“Benar-benar susah, Pak. Signal muter-muter saja kayak gasing. Kira-kira, apa tidak bisa difasilitasi pengadaan jaringan internet?” tanya Imron.

Atas dua pertanyaan  tersebut, Aleg DPRD Mesuji asal PAN, Mardinata, menyampaikan bahwa,  kondisi keuangan daerah memang belum  bisa meng-cover perbaikan infrastruktur secara menyeluruh  akibat  refocusing anggaran pandemi Covid-19. Karena itu, dia menyebut Pemda  lebih mendahulukan  sarana fisik yang   mendesak terutama akses jalan di Kecamatan  Rawajitu Utara yang terbilang parah.

“Untuk   jalan usaha tani,  saya kira  bisa dianggarkan  melalui Dana Desa sebab  jalan kabupaten  juga masih banyak  yang belum tertangani,” kata Mardinata.

Tentang kesulitan  signal, politisi Partai Amanat Nasional Mesuji ini mengaku akan mengkoordinasikannya dengan OPD terkait; Dinas Kominfo.

“Tapi dari  informasi  yang saya terima, Pemkab Mesuji  sudah bersurat ke General Manager PT. Telkomsel  Regional Lampung terkait permohonan New Site (Tower)  BTS untuk wilayah-wilayah susah signal  seperti Desa DKM ini,”  ucap Mardinata.

Penegasan  Mardinata diamini Aleg DPRD Mesuji asal PKB, Dedi Saputra,  yang meminta agar masyarakat tidak perlu merasa kuatir menyampaikan keluhan kepada wakil mereka di DPRD.

“Kami akan menampung semua masukan untuk bahan evaluasi dan disampaikan pada pihak terkait,” kata Dedi.

Begitu halnya dengan  Aleg DPRD Mesuji  asal Mesuji Timur yang lain, Hirmando.

“Salah satu tugas dewan adalah menampung aspirasi,” kata politis Hanura itu.

Kades DKM, Edi Santoso dalam kesempatan tersebut meminta agar para Aleg juga ikut memperjuangkan sarana pembangunan bagi  masyarakat di desanya melalui apa yang dia sebut sebagai ‘hasil reses’.

“Program apa saja,” kata dia. “Sejauh  itu akan membawa manfaat, tolong sampaikan ke desa kami.”

Dalam perjalanan reses kali ini, Mardinata juga menyempatkan mengunjungi Desa Tua Talang Batu,  tepatnya di Dusun Tebing. Dia mebuka sesi dialog dengan beberapa tokoh masyarakat dan Kepala Dusun yang  mengeluhkan ketidaksesuaian penerimaan  Bantuan Perumahan Layak Huni (Baperlahu) tahun sebelumnya.

“Ada rumah yang  memang benar-benar layak  untuk dibantu akhirnya  tereban (ambruk) karena menunggu terlalu lama,” kata  Kepala Dusun Tebing, Baner.

Penegasan Baner diamani, Mang Tur, Tokoh Masyarakat setempat.

“Kalau bisa usulan kami ini jangan lagi hanya ditampung, Pak Dewan. Tapi dilaksanakan. Ringam kalu cuman ditampung-tampung bae,” ujar Mang Tur.

Mardinata mengatakan sudah mengetahui kondisi tersebut. Kerna itulah,  menurut dia, Program Baperlahu  tahun 2021 akhirnya ditolak DPRD Mesuji sebab Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi landasan  penerima masih carut marut.

“DTKS adalah data induk yang harus benar-benar tepat agar penerima bantuan tidak salah sasaran,” ucap Mardinata.

Reses kali ini adalah rangkaian hari pertama dari agenda selama enam hari dan direncanakan akan menyisiri Desa Dwi Karya Mustika, Desa Margojadi, Desa Margomakmur, Desa Margomulyo, Desa Wonosari dan Desa Talangbatu di wilayah Kecamatan Mesuji Timur.

Laporan: FajarMesaz

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*